Pengakuan dan Penghargaan Profesi Guru

 Makalah

 Pengakuan dan Penghargaan Profesi Guru

Disusun oleh:

Nama: Firmansyah

NIM: 2120104081

untuk memenuhi tugas pada mata kuliah

Politik Pendidikan

Dosen Pengampu: Dr. Firdaus Basuni, M.Pd.

 

 

Program Studi Ilmu Pendidikan Islam

Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Raden Fatah Palembang

 

November 2012

 

 

A.   Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata “didik” yang diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran).[1]

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, sampai manusia itu meninggal dunia. Menurut Nik Haryati, pendidikan, seperti halnya kesehatan, adalah termasuk kebutuhan pokok (hajat asasiyah) yang harus terpenuhi dalam diri setiap manusia dalam hidupnya. Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk pembentukan anak manusia demi menunjang perannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses budaya yang mengangkat harkat dan martabat manusia sepanjang hayat.[2]

Dalam pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.[3] Sedangkan menurut John Dewey sebagaimana dikutip dalam Jalaluddin, bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan, serta membentuk disiplin hidup.[4] Menurut Anas Salahudin, pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari.[5]

Dalam hubungan ini, Al-Syaibani menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya sebagai bagian dari kehidupan mayarakat dan kehidupan alam sekitarnya.[6]

Lebih lanjut, Poerwakawatja menguraikan bahwa pendidikan dalam arti yang luas adalah semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilannya kepada generasi muda agar dapat memahami fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani.[7]

Menurut Muhibbin Syah, pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber  daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran.[8] Dalam perspektif ini, maka pendidikan tidak dapat dilepaskan dari belajar. Tentunya yang dimaksud adalah belajar dalam makna yang umum, bukan hanya dalam makna yang keliru sebagimana anggapan “sekolah adalah satu-satunya tempat belajar dan riwayat pendidikan diartikan sebagai riwayat bersekolah.”[9] Dimana kualitas hasil proses perkembangan manusia itu banyak terpulang pada apa dan bagaimana ia belajar. Selanjutnya, tinggi rendahnya kualitas perkembangan (yang pada umumnya merupakan hasil belajar) akan menentukan masa depan peradaban manusia itu sendiri. E.L. Torndike seorang pakar teori S-R Bond meramalkan, jika kemampuan belajar umat manusia dikurangi setengahnya saja maka peradaban yang ada sekarang ini tak akan berguna bagi generasi mendatang. Bahkan, mungkin peradaban itu sendiri akan lenyap ditelan zaman.[10]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang bersifat urgen, terdapat suatu proses[11] transformasi pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan oleh pendidik[12] kepada peserta didik sehingga terjadi perubahan dan perkembangan peserta didik ke arah positif, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam prosesnya, terjadi suatu interaksi antara guru sebagai penyampai pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya kepada murid sebagai penerima apa yang disampaikan, dalam hal ini materi pelajaran yang berupa pengetahuan, pengalaman, kecakapan, keterampilan, dan sebagainya.

Secara umum, upaya pendidikan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kedewasaannya dan kemampuan anak untuk dapat memikul tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.[13] Adapun tujuan pendidikan nasional sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[14]

Kondisi pendidikan Indonesia dewasa ini, dimana Indonesia menduduki peringkat 124 Human Development Index (HDI) yang dirilis UNDP pada November 2011 menuntut agar mutu pendidikan nasional terus ditingkatkan sehingga tidak tertinggal dengan negara lain di dunia. Dalam kaitannya, guru menjadi salah satu faktor penentu peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Guru adalah jantung pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaharuan dalam pendidikan secanggih dan sehebat apapun tetap sia-sia.

Profesi guru jelas bukan profesi yang berkelas dengan gaji besar, bukan pula suatu profesi yang enak dan mengasyikkan. Anehnya, berdasarkan Hasil jajak pendapat Kompas, 19-20 November 2008, memperlihatkan, bagian terbesar responden (29,5 persen) secara mengejutkan menempatkan profesi guru sebagai pilihan pertama profesi yang dicita-citakan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan cita-cita untuk menjadi dokter atau bidan yang menempati tempat favorit kedua. Dilihat dalam kategori jenis kelamin, perempuan tampak lebih berminat bekerja dalam profesi pendidik ini ketimbang laki- laki. Proporsi responden perempuan yang berminat menjadi guru dua kali lipat lebih besar daripada pria. Namun, ada yang berbeda dari alasan yang dikemukakan. Berlainan dengan asumsi umum bahwa mencari pekerjaan didorong karena motivasi mencari penghasilan, responden yang bercita-cita menjadi guru ternyata lebih banyak didasari alasan nonmateri. Kebanyakan responden mengaku minatnya menjadi guru karena menyukai keilmuan yang dipelajari, status yang diperoleh, dan aspek empati lainnya. Hanya 3,3 persen saja responden yang bercita-cita menjadi guru karena faktor gaji dan penghasilan.[15]

Status guru sebagai profesi, penuh beban moral dan sosial yang menuntut hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkan dan sesuai dengan apa yang diucapkan, baik itu dalam relasi sosialnya di sekolah maupun di luar sekolah. Maka dari itu, profesi guru perlu adanya pengakuan dan penghargaan dari segala apa yang telah dikorbankan dan diusahakan untuk mencerdaskan anak bangsa. Adalah suatu keniscayaan ketika tidak ada suatu konsekuensi yang logis terhadap pekerjaan yang diusahakan dengan keterampilan khusus, serta beban tanggung jawab yang tidak berat. Ungkapan guru sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa” adalah ungkapan yang kurang patut disematkan mengingat semua jasa dan pengorbanannya.

B.   Kedudukan dan Peranan Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.[16] Peranan guru di sekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang dewasa, sebagai pengajar, pendidik, dan sebagai pegawai. Yang paling utama ialah kedudukannya sebagai pengajar dan pendidik, yakni sebagai guru. Berdasarkan kedudukannya sebagai guru ia harus menunjukkan kelakuan yang layak bagi guru menurut harapan masyarakat. Apa yang dituntut dari guru dalam aspek etis, intelektual, dan sosial lebih tinggi daripada yang dituntut dari orang dewasa lainnya.[17]

Berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya guru memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses belajar mengajar, dalam usahanya untuk mengantarkan siswa/anak didik ke taraf yang dicita-citakan.[18] Sementara itu, merujuk kepada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.[19] Hal ini dapat disimpulkan bahwa, peran utama guru yang diamanatkan dalam konstitusi antara lain: mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Sedangkan James W. Brown, dalam Sardiman, mengemukakan, bahwa peranan guru antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencana, dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.[20] Adapun Oemar Hamalik berpendapat, bahwa peran guru dalam pendidikan sangat luas, meliputi: guru sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai ilmuwan, sebagai pribadi, sebagai penghubung, sebagai modernisator, dan sebagai pembangun.[21]

Peran guru tersebut, terkait erat dengan tujuan pendidikan terhadap anak didik sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, Donal P. Kauchak, dalam Dede Rosyada, menyebutnya dengan pendidikan yang menghasilkan outcome dengan level tertinggi, yang memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan mampu melakukan penyelesaian masalah berbasis data melalui penelitian inquiry.[22]

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas, serta tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat inilah yang akan membedakan antara guru dengan manusia-manusia lain pada umumnya. Dalam Sardiman[23], ada 4 (empat) syarat untuk menjadi guru ideal[24], yaitu:

1.   Persyaratan administratif

Syarat-syarat administratif ini antara lain meliputi: soal kewarganegaraan (warga negara Indonesia), umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, dan mengajukan permohonan. Di samping itu masih ada syarat-syarat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

2.   Persyaratan teknis

Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. Kemudian syarat-syarat yang lain adalah menguasai cara dan teknik mengajar, terampil mendesain program pengajaran, serta memiliki motivasi dan cita-cita memajukan pendidikan/pengajaran.

3.   Persyaratan psikis

Yang berkaitan dengan kelompok persyaratan psikis, antara lain: sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggung jawab, berani berkorban, dan memiliki jiwa pengabdian. Di samping itu, guru juga dituntut untuk bersifat pragmatis dan realistis, tetapi juga memiliki pandangan yang mendasar dan filosofis. Guru juga harus mematuhi norma dan nulai yang berlaku, serta memiliki semangat membangun.

4.   Persyaratan fisik

Persyaratan fisik ini antara lain meliputi: sehat jasmani, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut kerapian dan kebersihan, termasuk bagaimana cara berpakaian. Sebab bagaimana pun juga, guru akan selalu dilihat/diamati dan bahkan dinilai oleh para siswa/anak didiknya.

Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebagai suatu profesi yang khusus, guru menempati kedudukan dan memiliki peran yang khusus dan tersendiri, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sementara itu, kedudukan guru di tengah masyarakat dapat berbeda-beda, perbedaan ini sangat dibatasi oleh ruang dan waktu, hal ini sangat tergantung pada masyarakat dalam menempatkan posisi guru. Di negara kita, Indonesia, keberhasilan pendidikan anak didik di tingkat sekolah, oleh masyarakat selalu dialamatkan kepada guru, orang yang dijustifikasi masyarakat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Kedudukan dan peran guru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab keprofesiannya, mengharuskan guru memiliki kemampuan profesional, kapasitas intelektual yang memadai, dan memiliki sifat edukasi sosial (jiwa sosial yang tinggi), serta harus didukung oleh kematangan kepribadian dalam konteks kedewasaan berpikir dan bertindak. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perspektif Dede Rosyada, secara umum guru harus memenuhi dua kategori, yaitu capability dan loyality, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritis tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, implementasi, sampai evaluasi, dan memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak semata di dalam kelas, tetapi sebelum dan sesudah kelas.[25]

C.   Guru Profesional

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.[26] Senada dengan definisi tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian dan keterampilan khusus untuk menjalankannya, serta mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.[27]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendidikan dengan terampil dan cakap sesuai dengan standar kompetensi tertentu.

Seorang guru/pendidik sesuai dengan peran dan kedudukannya, diharuskan memiliki persyaratan profesional yang kompleks. Myra Pollack Sadkar dan David Miller Sadkar, dalam Abdullah Idi, mengatakan, bahwa seorang yang dikatan profesional adalah orang yang dipandang ahli dalam bidangnya, dimana yang bersangkutan bisa membuat keputusan dengan independen dan adil. Jika seorang menjadi profesional, haruslah membuat suatu langkah penawaran kolektif dengan membangun proses yang baru, institusi yang baru, prosedur yang baru, yang menggiring pada suatu pemahaman pada apa sesungguhnya yang diinginkan pendidik: status, dignitas, profesional, dan kompensasi yang logis dari suatu pekerjaan yang profesional.[28]

Untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya, guru harus memiliki syarat-syarat kepribadian dan kemampuan teknis keguruan, dalam hal ini dapat disebut dengan kompetensi. Menurut M. Furqon Hidayatullah, dalam dunia pendidikan dikenal 10 (sepuluh) kompetensi guru, yaitu:

  1. Menguasai landasan-landasan pendidikan.
  2. Menguasai bahan pelajaran.
  3. Kemampuan mengelola kelas.
  4. Kemampuan mengelola program belajar mengajar.
  5. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar.
  6. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar.
  7. Menilai hasil belajar.
  8. Memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan mengajar.
  9. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan.
  10. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.[29]

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1), kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.[30] Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (1) dan (3), bahwa Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.[31]

Adapun pengertian empat jenis kompetensi tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005[32] adalah sebagai berikut:

1.   Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran[33], evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2.   Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3.   Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

4.   Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

D.   Pengakuan dan Penghargaan Profesi Guru

Sebagai bentuk pekerjaan yang menjadi sumber utama penghasilan bagi begitu banyak orang, profesi guru adalah profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia menurut versi jajak pendapat Kompas 19-20 November 2008.[34] Berdasarkan data statistik nasional Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, guru di Indonesia pada tahun 2009 total berjumlah 2.607.311 orang, dengan perincian: 1.579.381 orang guru PNS dan 1.027.930 orang guru nonPNS yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.[35]

Guru sebagai suatu profesi kependidikan, bukan sekedar membutuhkan keterampilan teknis saja, tetapi juga pengetahuan teoretik. Sekedar contoh, siapa pun bisa terampil melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), tetapi hanya seorang dokter yang bisa mengakui dan diakui memiliki pemahaman teoretik tentang kesehatan dan penyakit manusia. Demikian juga dengan pekerjaan keguruan. Siapa saja bisa terampil mengajar orang lain, tetapi hanya mereka yang berbekal pendidikan profesional keguruan yang bisa menegaskan dirinya memiliki pemahaman teoretik bidang keahlian kependidikan. Kualifikasi pendidikan ini hanya bisa diperoleh melalui pendidikan formal bidang dan jenjang tertentu.[36] Di samping itu, tugas dan tanggung jawab guru sebagai tonggak pembangunan sumber daya manusia juga menuntut kompetensi yang khusus.

Melihat begitu besar peran guru dalam pembangunan bangsa Indonesia, hak-hak guru sebagai pribadi, pemangku profesi keguruan, anggota masyarakat, dan warga negara mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Berbagai kebijakan terkait pendidikan dan tenaga pendidikan terus diperbaiki sebagai bukti bentuk perhatian pemerintah, beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Penetapan tanggal 25 November[37] sebagai Hari Guru Nasional berdasarkan Keppres. Nomor 78 tahun 1994.[38]
  2. Peraturan dan ketentuannya secara khusus diatur dalam:

a.   Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b.   Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

d.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

e.   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

f.    Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang  Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

  1. Peningkatan kesejahteraan baik berupa peningkatan gaji, khususnya Guru PNS dan pemberian tunjangan sertifikasi untuk semua guru baik PNS atau non-PNS (swasta) yang telah memenuhi syarat dan lulus uji sertifikasi.
  2. Peningkatan jenjang karir terhadap guru, khususnya PNS guru yang lebih baik dan cepat dari mereka yang bekerja di kantor.
  3. Upaya Peningkatan keilmuan dan profesionalitas dalam pembelajaran dengan adanya pemberian pelatihan dan pendidikan (Diklat), seminar, workshop dan perlombaan untuk guru.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa wujud nyata penghargaan pemerintah terhadap profesi guru telah dibahas secara khusus dalam peraturan di atas, termasuk pengakuan pemerintah, diwujudkan melalui sertifikasi guru sebagai tenaga pendidik profesional.

Selain itu, pengakuan dan penghargaan dari masyarakat juga telah mengalami banyak peningkatan, antara lain:

1.   Adanya animo yang tinggi dari masyarakat untuk memasukan anak-anaknya ke perguruan tinggi berbasis pendidikan keguruan.

2.   Adanya perubahan dari anggapan guru sebagai pekerja sosial menjadi pekerja profesional.

Walaupun begitu, masih terdapat beberapa ketimpangan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat mengenai pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru, yaitu:

1.   Dalam hal pengaturan yang ada saat ini, pemerintah hanya mengakui pengabdian guru-guru yang mengabdikan dirinya di sekolah negeri yang dapat diakui sebagai tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini tidak berlaku untuk guru yang mengabdikan diri di sekolah swasta. Padahal, hakikatnya mereka juga bekerja dalam kaitannya dengan pendidikan bagi bangsa Indonesia.

2.   Dalam hal pengaturan gaji, pemerintah masih mengutamakan pengaturan terhadap guru-guru yang berstatus PNS saja. Maka, dalam hal ini, perlu ada peraturan yang jelas dari pemerintah, agar yayasan yang mengelola lembaga pendidikan dapat memberikan gaji yang sesuai dengan standar kelayakan.

3.   Penghargaan masyarakat dalam hal pengakuan terhadap guru sebagai pekerja profesional masih memerlukan pembimbingan secara intensif, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa guru bukan sekedar pejuang tanpa tanda jasa, guru adalah pejuang yang perlu mendapat pengakuan secara pasti. Selain itu, masyarakat juga harus memahami bahwa untuk menyandang status sebagai guru perlu persyaratan khusus sebagaimana menjadi dokter dan profesi lainnya.

4.   Di samping iut, kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa guru adalah “pahlawan tanpa tanda jasa,” artinya guru bekerja sebagai pengabdi yang tidak selayaknya menuntut besaran gaji yang diterima. Hal ini merujuk kepada kemarahan masyarakat manakala guru mendapat gaji banyak.

Kesimpulan

Sebagai suatu profesi yang khusus, guru menempati kedudukan dan memiliki peran yang khusus dan tersendiri, baik di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas, serta tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu, yaitu: syarat administratif, teknis, psikis, dan fisik.

Agar memenuhi persyaratan profesional, guru harus memiliki empat kompetensi, yaitu: kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kedudukan dan peranan guru yang khusus tersebut, telah mendapatkan perhatian yang khusus juga oleh pemerintah dan masyarakat. Banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara tugas dan kewajiban guru dengan penghasilan dan kesejahteraan guru. Pengakuan pemerintah kepada guru sebagai tenaga profesional adalah dalam bentuk sertifikasi guru. Konsekuensi logis bagi guru yang telah mendapatkan sertifikat tersebut adalah peningkatan penghasilan dan tunjangan sebagaimana aturan yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

A.M., Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, ed. I, cet. 21. Jakarta: Rajawali Pers.

Daradjat, Zakiah, dkk. 2012. Ilmu Pendidikan Islam, ed. I, cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3, cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka.

Hamalik, Oemar. 2012. Proses Belajar Mengajar, cet. 14. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryati, Nik. 2011. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Bandung: Alfabeta.

Hasbullah. 2012. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam), ed. Revisi, cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayatullah, M. Furqon. 2007. Mengabdi Kepada Almamater: Mengantar Calon Pendidik Berkarakter di Masa depan. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Idi, Abdullah. 2011. Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, cet.2. Jakarta: Rajawali Pers.

Ihsan, Fuad. 2008. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Jalaluddin. 2001. Teologi Pendidikan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jalaluddin dan Abdullah Idi. 2012. Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan, ed.1, cet. ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyasa, E. 2006. Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. 2011. Sosiologi Pendidikan, ed. II, cet. 6. Jakarta: Bumi Aksara.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

——–. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

——–. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasonal Pendidikan.

Rosyada, Dede. 2007. Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, ed. I, cet. 3. Jakarta: Kencana.

Salahudin, Anas. 2011. Filsafat Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.

Suara Muhammadiyah, No.20/TH.ke-97, 16-31 Oktober 2012.

Syah, Muhibbin. 2003. Psikologi Belajar, ed. Revisi, cet. ke-4. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Uno, Hamzah B. 2011. Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, ed. I, cet. 8. Jakarta: Bumi Aksara.

 

 

 

Sumber lain:

Arif, “Jajak Pendapat Kompas,” http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod= publisher&op=viewarticle&cid=12&artid=744, diakses tanggal 14 November 2012 pukul 20.46 WIB.

Kak Ichsan, “Data Nasional 2009: Jumlah Guru Menurut Golongan,” http://tunas63. wordpress .com /2010/01/30/data-nasional-2009-jumlah-guru-menurut-golongan/, diakses tanggal 23 November 2012 pukul 18.34 WIB.

Mushlihin, “Menyoroti Hari Guru Nasional melalui Aturan Perundangan,” http://mushlihin.com/2012/11/education/menyoroti-hari-guru-nasional-me-lalui-aturan-perundangan. php, diakses tanggal 30 November 2012 pukul 20.23 WIB.

Syukron Sahara, “Penghargaan Guru,” http://syukronsahara.blogspot.com/2011/04/ penghargaan-guru.html, diakses tanggal 30 November 2012 pukul 19.53 WIB.


[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (ed.III, cet. ke-3; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 263.

[2] Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), (Bandung: Alfabeta, 2011),  h. iii.

[3] Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1-2.

[4] Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 65.

[5] Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 19.

[6] Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan, (ed.1, cet. ke-2; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 8.

[7] Jalaluddin dan Abdullah Idi, Loc. Cit.

[8] Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (ed. Revisi, cet.4; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 1.

[9] Lihat: Daniel Mohammad Rosyid, “Ekses terlalu banyak bersekolah,” Suara Muhammadiyah, No.20/TH.ke-97, 16-31 Oktober 2012, h. 50-51.

[10] Muhibbin Syah, op. cit., h. 61.

[11] Proses pendidikan adalah proses perkembangan yang bertujuan. Adapun tujuan dari perkembangan itu secara alamiah ialah kedewasaan, kematangan dari kepribadian manusia. Jalaluddin dan Abdullah Idi, loc.cit. Dimaksud pendidikan adalah upaya dalam usaha memanusiakan manusia.

[12] Pendidik, dalam Hasbullah, adalah orang yang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Termasuk pendidik dalam makna ini meliputi: orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Lihat: Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Umum dan Agama Islam), (ed. Revisi, cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 17.

[13] Jalaluddin dan Abdullah Idi, Loc. Cit.

[14] Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” Bab II Pasal 3.

[15] Arif, “Jajak Pendapat Kompas,”http://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=publisher &op=viewarticle&cid=12&artid=744, diakses tanggal 14 November 2012 pukul 20.46 WIB.

[16] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 377.

[17] S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (ed. II, cet. 6; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 91.

[18] Sardiman. A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar, (ed. I, cet. 21; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 125.

[19] Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,” bab I, pasal 1.

[20] Sardiman A.M., op. cit., h. 144.

[21] Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (cet. 14; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 123-124.

[22] Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, (ed. I, cet. 3; Jakarta: Kencana, 2007), h. 103-104.

[23] Sardiman A.M., op. cit., h. 126-127.

[24] Sedangkan menurut Hamzah B. Uno, beberapa syarat untuk menjadi guru yang baik, antara lain: guru harus berijazah, harus sehat rohani dan jasmani, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, bertanggung jawab, dan berjiwa nasional. Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia, (ed. I, cet. 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 29. Dalam hal ini, Zakiah Daradjat juga merumuskan hal serupa. Lihat: Zakiah Daradjat, dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (ed. I, cet. 10; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 40-41.

[25] Dede Rosyada, op. cit., h. 111.

[26] Republik Indonesia, loc. cit.

[27] Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 897.

[28] Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan, (cet.2; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 227-228.

[29] M. Furqon Hidayatullah, Mengabdi Kepada Almamater: Mengantar Calon Pendidik Berkarakter di Masa depan, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), h. 33.

[30] Republik Indonesia, op. cit., Pasal 10 ayat (1).

[31] Ibid., pasal (1) dan (3).

[32] Ibid.

[33] Dalam perspektif Mulyasa, yang dimaksud adalah menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Lihat: E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 190.

[34] Lihat: Arif, loc. cit.

[35] Kak Ichsan, “Data Nasional 2009: Jumlah Guru Menurut Golongan,” http://tunas63. wordpress .com /2010/01/30/data-nasional-2009-jumlah-guru-menurut-golongan/, diakses tanggal 23 November 2012 pukul 18.34 WIB.

[36] Lihat: Syukron Sahara, “Penghargaan Guru,” http://syukronsahara.blogspot.com/ 2011/04/penghargaan-guru.html, diakses tanggal 30 November 2012 pukul 19.53 WIB.

[37] Penentuan tanggal ini merujuk kepada hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada tanggal 25 November 1945. Praktis, setiap tanggal 25 November, selain diperingati sebagai Hari Guru Nasional, juga diperingati sebagai Hari PGRI.

[38] Lihat: Mushlihin, “Menyoroti Hari Guru Nasional melalui Aturan Perundangan,” http://mushlihin.com/2012/11/education/menyoroti-hari-guru-nasional-melalui-aturan-perundangan. php, diakses tanggal 30 November 2012 pukul 20.23 WIB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: