Download Undang-undang dan Peraturan Tentang Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, Guru, dan Dosen

  1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (download)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (download)
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (download)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (download)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan (download)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (download)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (download) Lampirannya (download)
  8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (download)

Pembaharuan mengenai peraturan dan ketentuan tentang pendidikan ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan konstitusi di Indonesia. Mohon masukan dari pembaca mengenai peraturan lainnya yang mungkin belum tercantum dalam postingan ini.

Kedudukan TAP MPR dalam UU No. 12 Tahun 2011

Sekitar 7 tahun yang lalu pembentuk UU (DPR dan pemerintah) mengeluarkan atau tidak memasukkan Tap MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004.  Dikeluarkannya atau tidak dimasukkannya Tap MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut tidak banyak diperdebatkan, meskipun sangat esensial bagi tertip dan kehidupan hukum di Indonesia.
Soal tata susunan (hierarki) norma hukum sangat berpengaruh pada kehidupan hukum suatu negara, apalagi bagi negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum.  Susunan norma hukum dari negara manapun juga –termasuk Indonesia—selalu berlapis-lapis atau berjenjang.  Sejak Indonesia merdeka dan ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, maka sekaligus terbentuk pula sistem norma hukum negara Indonesia.
Dalam kaitannya dengan sistem norma hukum di Indonesia itu, maka Tap MPR merupakan salah satu norma hukum yang secara hirakhis kedudukannya dibawah UUD 1945.  Meskipun secara hirakhir Tap MPR berada dibawah UUD 1945, namun Tap MPR selain masih bersifat umum dan garis besar dan belum dilekatkan oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.  Kemudian baik UUD 1945 maupun Tap MPR dibuat atau ditetapkan oleh lembaga yang sama, yakni MPR.  Dalam hubungan ini keberadaan Tap MPR setingkat lebih rendah dari UUD 1945 pada dasarnnya bisa dipahami dengan mengedepankan fungsi-fungsi yang dimiliki MPR.
Dalam konteksnya dengan sistem norma hukum Indonesia tersebut, berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dalam lampiran II-nya Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan  Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut;
  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Keputusan Presiden
  6. Peraturan Pelaksana lainnya; seperti Peraturan Menteri, Instruksi Mentri dan lain-lainnya.
Demikian pula halnya setelah reformasi dan setelah UUD 1945, Tap MPR tetap ditempatkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD 1945, walaupun ada perubahan atas jenis peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana  ddituangkan dalam TAP MPR No III/MPR/2000 yang menyebutkan tata urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;
  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah
Dari kedua TAP MPR tersebut  terlihat, bahwa jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR  tetap dipandang sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang penting .  Tetapi entah kenapa, keberadaan Tap MPR  “dihilangkan” atau dikeluarkan dari jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di dalam UU No 10 Tahun 2004. Dalam hubungan ini, UU No 10 Tahun 2004 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
  1. UUD 1945
  2. UU/Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-Undang
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah
Tidak jelas apa yang menjadi pertimbangan dari pembentuk UU No 10 Tahun 2004 tidak memasukkan Tap MPR sebagai salah jenis peraturan perundang-undangan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.  Dari sisi yuridis tentu kebijakan dari pembentuk UU No 10 Tahun 2004  tentulah suatu kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip norma hukum yang berjenjang, artinya ketentuan UU No 10 Tahun 2004 itu bertentangan dengan Tap MPR No III/MPR/2000 yang berkedudukan lebih tinggi dari UU No 10 Tahun 2004.  Tetapi yang pasti pembentukkan UU No 10 Tahun 2004 tersebut  sepertinya mengabaikan keberadaan Tap MPR No.III/MPR/2000, dimana dalam konsideran UU No 1o Tahun 2004 tidak disebut-sebut  TAP MPR No III/MPR/2000 sebagai salah satu dasar dari pembentukan UU No. 10 Tahun 2004. Tetapi anehnya dalam Penjelasannya disebutkan bahwa pembentukan UU No 10 Tahun 2004 itu  guna memenuhi perintah ketentuan  Pasal 6 tap MPR No III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Tertip Hukum.
Disisi lain,  apa yang terjadi pada pembentukkan UU No 10 Tahun 2004 yang mengeluarkan Tap MPR dari tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Tap MPRNo.III/MPR/2000 jelas memperlihatkan adanya ketidak-konsistenan pembentuk UU dalam membentuk suatu UU dengan memperhatikan ketentuan yang sudah ada, apalagi berupa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dari UU.
Kekeliruan mengeluarkan Tap MPR dari jenis dan tata susunan peraturan perundang-undangan sejak diundangkannya UU No 10 Tahun 2004 itu  akhirnya disadari pembentuk UU. Hal ini ditandai dengan di undangkannya UU No 12 Tahun 2011  yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2011 lalu yang memaksukannya kembali Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Meskipun UU No 12 Tahun 2011 dalam pertimbangannya menyebutkan  dalam konsideran adanya kekurangan pada UU No 10 Tahun 2004, namun sebenarnya lebih tepat kalau disebut adanya kekeliruan dalam menyusun dan membentuk UU No 1o Tahun 2004, khususnya berkaitan dengan dikeluarkannya Tap MPR sebagai salah satu jenis dan dari susunan peraturan perundang-undangan.  Dalam hubungan ini UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. UU/peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan daerah Propinsi
  7. Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.
Dalam UU No 12 Tahun 2011 tersebut ditegaskan pula, bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Artinya ketentuan ini memulihkan kembali keberadaan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya lebih kuat dari UU. Tetapi disisi lain, dengan dipecahnya kedudukan Peraturan Daerah yang tadinya dalam Tap MPR No III/MPR/2000 hanya disebut Peraturan Daerah (Perda) saja tanpa membedakannya Perda Propinsi dengan Perda Kabupaten/Kota. Dengan dipercahnya Perda  menjadi Perda Propinsi dan dibawahnya Perda kabupaten Kota,  maka tentu keberadaan Perda Kabupaten/Kota lebih rendak kedudukannya dari Perda Propinsi dan sekaligus mengandung makna Perda kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Perda Propinsi.  Sebelumnnya dalam UU No 1o Tahun 2004 dan sejalan dengan Tap MPR No III/MPR/200 kedudukan Perda Propinsi maupun Perda Kabupaten Kota berda dalam satu kotak dan tidak hirarkhis. Ini  bahkan terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No.10 Tahun 2004.  Akan tetapi dengan dipecahnya Perda menjadi Perda Propinsi dan Perda kabupaten Kota, scara hierarkhi, maka secara tidak lansung terkait dengan persoalan regulasi dalam implementasi otonomi daerah. Persoalan ini tentu menjadi masalah sendiri dan akan kita bahas dalam kesempatan lain.
Kembali ke soal l Tap MPR yang sudah dimasukkan kembali ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011. Suatu hal yang baru dalam UU No 12 Tahun 2011 adalah adanya peraturan lain selain dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah disebutkan. Peraturan lain tersebut yakni mencakup peraturan yang ditetapkan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU , DPRD Pripvinsi, Gubernur, DPRD  Kabupaten Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Kedudukan dan kekuatan hukum dari peraturan yang dibentuk lembaga-lembaga/instansi tersebut  diakui keberadaaannya  dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Memahami UU No 12 Tahun 2011 sebagai pengganti UU No.10 tahun 2004, maka setidaknya beberapa persoalan yang terjadi dalam teknis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dibawah UU No 10 Tahu 2004 — khususnya terhadap pengeluaran Tap MPR dari jenis dan susunan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia— dapat diatasi dan dikembalikan pada posisi yang benar dan konsistensi terhadap tertip hukum kembali ditegakkan. Dan hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan UU No 12 Tahun 2011, bahwa materi  UU No.10Tahun 2004  banyak menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Tetapi sekali lagi UU No 12 Tahun 2011 dalam menjelaskan dalam penjelasannya terdapat materi baru yang diatur, dan materi baru itu disebutkan menambahkan Tap MPR sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan dan hierarkhinya ditempatkan dibawah UUD. Dan hal ini sebenarnya bukan materi baru, melainkan adanya kelalaian dan kealfaan dalam membentuk dan menyusun UU No 10 Tahun 2004. Sebab sudah terang adanya dalam TAP MPR No III/MPR/2000  sudah ditetapkan Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya setingkat dibawah UUD 1945. Jadi dimasukannya kembali Tap MPR  sebagai salah satu jenis Peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011 sesungguhnya bukanlah penambahan materi baru, melainkan memperbaiki kesalahan pembentuk UU dalam menyusun dan membentuk UU sebelumnya yang digantikan UU No 12 tahun 2011.

Sumber

Tips Aman Transaksi Via Internet

Sehubungan dengan pekerjaan yang ekstra sibuk, tidak punya waktu untuk keluar sebentar dari kantor atau tempat kita bekerja untuk membeli produk yang kita inginkan, terkadang internet menjadi pilihan utama sebagai solusi atas masalah tersebut.

Ya, internet menjadi lahan yang menjanjikan untuk kita, sebagai konsumen maupun sebagai produsen yang memasarkan produk via internet. Kesempatan ini tidak sedikit digunakan sebagai lahan subur ajang penipuan. Sehingga tidak sedikit konsumen yang tertipu, kecewa, kesal, marah, dan sebagainya karena menjadi mangsa penipuan berkedok jual produk, jasa, dan lain-lain. Saya pun pernah mengalami hal tersebut.

Berangkat dari pengalaman buruk yang begitu berharga ini, saya bermaksud membaginya kepada pembaca sekalian, agar hal serupa tidak terulang dan pastinya tidak terjadi kepada Anda. Berikut tips aman bertransaksi via internet ala Abu Syauqi Tamim:

  1. Perhatikan alamat situsnya, apakah situs gratisan, seperti blog pada umumnya, atau hosting yang berbayar, biasanya tanpa embel-embel blog seperti http://www.abusyauqitamim.com (contoh). Kalau hosting yang berbayar, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tentunya harus mengeluarkan dana. Kalau sekedar iseng untuk nipu, seseorang harus berfikir dan bekerja keras untuk memenuhinya.
  2. Jangan mudah terpengaruh oleh layanan penjualan barang bermerek yang dijual murah. Penipu selalu menggunakan merek terkenal sebagai pemanis agar barangnya diminati, apalagi kalau barang bermerek yang dijual murah sekali, tentunya kita akan tergiur. Hati-hatilah Saudaraku, karena itulah salah satu cara mereka menipu kita.
  3. Eksplorasi situs tersebut, perhatikan setiap komen yang ada, adakah komplain dari konsumen. Beberapa situs biasanya tidak menyediakan layanan komen, takut kali ya.
  4. Pastikan Anda menggunakan jasa rekening bersama (broker/perantara) sebagai pihak ketiga yang menjadi perantara antara Anda dan penjual. Sekalipun Anda sudah mengenal dengan baik si penjual, maklum manusia terkadang khilaf kalau liat uang. Satu hal yang harus Anda cermati, penipu tidak akan pernah berhenti sampai Anda mengirimkan uang ke reningnya. Tidak ada alasan pembayaran di muka yang dapat dibenarkan sebelum Anda benar-benar menerima pesanan Anda.
  5. Pastikan di situs tersebut tercantum alamat lengkap dimana lokasi toko online berada berikut nomor kontak yang dapat dihubungi. Kalau perlu, Anda minta bantuan kepada saudara, teman atau kenalan Anda yang kebetulan tempat tinggalnya dekat dengan lokasi toko online tersebut atau seseorang yang mungkin dapat membantu Anda memastikan bahwa benar ada toko dengan nama dimaksud yang beralamat sesuai alamat yang tercantum.
  6. Cek via google atau mesin pencari yang lain apakah situs tersebut termasuk situs yang diblacklist oleh konsumen karena penipuan atau pelayanan yang kurang baik. Dalam hal ini, Anda juga saya sarankan untuk mendiskusikan situs tersebut melalui blog atau situs terpercaya, mungkin saja ada diantara sahabat bloger yang pernah berurusan dengan situs tersebut, silahkan tanya pendapatnya.
  7. Kalau barang dikirim via jasa pengiriman barang apa saja, minta nomor pengiriman barang atau nomor resi. Cek via situs jasa pengiriman barang tersebut, apakah betul nomor resi tersebut ada dalam daftar pengiriman barang atau tidak.
  8. Apabila barang sudah Anda terima, pastikan bahwa barang tersebut dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan pesanan Anda. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, hubungi pihak penjual dan sampaikan keluhan Anda juga kepada perusahaan jasa pengiriman barang yang Anda pakai.
  9. Yang saya tahu, sampai detik ini belum ada satupun Undang-undang ITE yang mengatur tentang kejahatan cyber. Jadi, kalau Anda tertipu karena melakukan transaksi via internet, tanpa ada surat perjanjian yang sah, maka hukum positif di negara kita Indonesia tidak dapat menyelesaikan kasus Anda.

Ingatlah, bahwa penipuan itu sangat lumrah dilakukan, mengingat kehidupan di Indonesia yang semakin sulit, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat, belum lagi untuk mengimbangi gaya hidup manusia masa kini hedon, terkadang menyebabkan seseorang buta, mana yang benar mana yang salah, mana yang haram mana yang halal. Ditambah lagi penganguran yang semakin merajalela, bobroknya akhlak dan moral pun turut berperan dalam hal ini.

Semoga bermanfaat

Masalah Hukum di Indonesia

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi penegakan hukum ini kadang melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya).

Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun besar. Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendaraan di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi.

Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah : koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata.
Sehingga dapat di katakan aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) juga mudah atau dimudahkan untuk melakukan berbagai tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan dari para aparat penegak hukum tersebut (kecuali mungin advokat). Namun memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukakn tindakan tercela dan melawan hukum, karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan yang umum dilihat sejak mereka duduk di bangku mahasiswa sebuah fakultas hukum.

 

Beberapa Kasus Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia

Kasus-kasus inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain:

1. Tingkat Kekayaan Seseorang
Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi pada bulan Februari ini adalah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.

Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara “hanya” sekian puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

2. Tingkat Jabatan Seseorang
Kasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, sementara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun.

Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab.

3. Nepotisme
Terdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara . Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas
hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba.

4. Tekanan Internasional
Kasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6 September 2000, yang menewaskan tiga orang staf UNHCR mendapatkan perhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No. 1319 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dari Direktur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misi penyelidik kasus Atambua ke Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group on Indonesia), sampai dengan ancaman embargo oleh Amerika Serikat. Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak, dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapa bekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab.

Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain di Indonesia, misalnya : Ambon, Aceh, Sambas, Sampit, kasus Atambua termasuk kasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti, dan situasi kembali aman dan normal. Meskipun ada perhatian internasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekanan yang terjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

Beberapa Akibat Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia

Inkonsistensi penegakan hukum di atas berlangsung terus menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Apabila melihat penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum
Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka,dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah jamak dilakukan upaya “damai” dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan . Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan
penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian hal nya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Di Indonesia, bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan.

2. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan (repressive). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga pada memberi peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang sama.

3. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi
Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum. Fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa , berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu.

4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan
Campur tangan asing bagaikan pisau bermata dua. Disatu pihak tekanan asing dapat membawa berkah bagi pencari keadilan dengan dipercepatnya penyidikan dan penegakan hukum oleh aparat. Lembaga asing non pemerintah biasanya aktif melakukan tekanan-tekanan semaam ini, misalnya dalam pengusutan kasus pembunuhan di Aceh, tragedi Ambon, Sambas, dan sebagainya.

Namun di lain pihak tekanan asing kadang juga memberi mimpi buruk pula bagi masyarakat. Beberapa perusahaan asing yang terkena kasus pencemaran lingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, serta sengketa perburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukan pendekatan dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukum untuk menyelesaikannnya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman embargo, penggagalan penanaman modal, penghentian dukungan politik, dan sebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum yang sedang atau akan dijalaninya.

Persoalannya adalah bagaimana mengatasi ini semua, tentunya harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang harus juga diikuti dengan penguatan kode etik profesi dan organisasi profesi bagi kelompok advokat, pengaturan dan penguatan kode perilaku bagi hakim, jaksa, dan polisi serta adanya sanksi yang tegas terhadap setiap terjadinya tindakan tercela, adanya transparansi informasi hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat, dan adanya kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik bagi aparat penegak hukum.

 

Sumber: http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/permasalahan-hukum-di-indonesia

Diakses pada tanggal 29 Desember 2011 pukul 19.54 WIB

Memahami Konsep Paradigma Thomas Kuhn dan Penerapannya dalam Kajian Ilmu Hukum

Prolog:
Tulisan ini dipaparkan, karena banyak mahasiswa yang menanyakan, apakah sebenarnya pengertian paradigma itu dan bagaimana konsepnya serta korelasinya jika diterapkan dalam kajian ilmu hukum, untuk memberikan paparan yang jelas dipaparkan secara jelas asal muasal konsep paradigma Thomas Khun, karena beliau yang pertama kali memperkenalkan dalam kajian keilmuan secara konsepsional, hanya masalahnya mahasiswa sering gamang bagaimana menerapkannya dalam kajian ilmu hukum, penulis mencoba untuk mengeksplorasi secara sistimatika dengan menelusuri jejak konsep paradigma yang dimaksudkan Thomas Khun dan paparan ini semoga bermanfaat bagi para penstudi hukum.
A.Pengertian Paradigma dan Menelusuri Jejak Konsep Paradigma Thomas Kuhn
Paradigma dalam bahasa Inggris disebut paradigm dan bahasa Perancis paradigme, ia berasal dari bahasa Latin ”para” dan deigma”. Para berarti disisi, disamping dan deigma berarti contoh, pola, model. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Dengan begitu, secara epistimologis, paradigma berarti disisi model, disamping pola atau disisi contoh. Paradigma berarti pula sesuatu yang menampakkan pola, model atau contoh. Paradigma juga sinonim dengan guiding principle, basic point of view atau dasar perspektif ilmu, gugusan pikir, model, pola, kadang ada pula yang menyebutnya konteks. Secara terminologi, paradigma berarti jalinan ide dasar beserta asumsi dengan variabel-variabel idenya.[1]
Paradigma sebagai Konsep Keilmuan sesungguhnya sudah muncul dan berkembang secara simultan dengan pemikiran filosofis dan keilmiahan. Simultan berarti dapat muncul dan dikembangkan bersamaan, berbarengan, tersurat, tersirat, dan berkohesif dengan model pembentukan dan pengembangan asumsi, postulat, asas, konsep, teori, dalil, dan logika yang dihasilkan oleh pemikiran filosofis dan keilmiahan.
Malahan untuk lebih memperkuat bangunan sebuah kerangka pemikiran rasional kerapkali diinterplaykan dengan ajaran-ajaran keagamaan yang berasal dari wahyu illahi sebagaimana terdapat di dalam kitab-kitab suci keagamaan. Ini merupakan langkah nyata dari upaya manusia untuk mencerdaskan dan mengakhlaqkan dirinya guna menemukan jejak-jejak kebenaran otentik secara makro maupun mikro dengan mencermati eksistensi alam semesta beserta segala isinya. Juga menunjukkan, bahwa daya tangkap indrawi, perasaan dan pikiran manusia untuk mengungkap sebuah kebenaran otentik amatlah terbatas. Apalagi mengungkapkan misteri-misteri ketuhanan, kealaman dan kemanusiaan yang serba transendental. Oleh karena itu, pemikiran dan penalaran akal budi manusia perlu dinterplaykan, dikoherensikan dan dikorespondensikan dengan jejak-jejak kebenaran trasendental otentik yang telah diwahyukan oleh Allah SWT di dalam kitab-kita suci.[2]
Sungguhpun demikian, patut juga dipahami bahwa sebagai makhluk berakal di muka bumi yang kongkrit dan positif ini, manusia cukup dibekali oleh Sang Pencipta-Nya dengan berbagai kemampuan manusiawi, perasaan, kecerdasan dan kemampuan fisik yang seolah-olah tanpa batas. Mereka mampu menciptakan perangkat-perangkat kehidupan manusiawi melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikembangkannya. Berdasarkan IPTEK-nya itu, manusia seolah-olah dewa dari akal budinya sendiri ketika memahami, mengartikulasi dan mengaktualisasikan ekspresi-ekspresi semionika kealaman dan kemanusiaan, melalui proses belajar-mengajar yang menghasilkan berbagai hasil cipta, rasa dan karsanya, bahwa memang ada kebenaran, kebaikan, dan keadilan yang dapat dijelaskan, diprediksi dan dipecahkan berdasarkan ragam teori dan paradigma yang diciptakannya.[3]
Untuk memahami konsep paradigma, maka perlu dipahami dasar-dasar dan konsep paradigma terlebih dahulu, sebagaimana diketahui, bahwa konsep paradigma untuk pertama kalinya dintroduksi pada tahun 40-an oleh Thomas S. Kuhn. Pada awal mulanya Kuhn adalah seorang mahasiswa fisika teoretis. Ketertarikannya terhadap filsafat sains, dan kemudian ia mendapatkan kedudukan dan tempat yang terhormat, dimulainya ketika ia mengikuti kuliah eksperimental pada mata kuliah yang ditekuninya. Kuliah itu benar-benar merupakan pengalaman baru baginya, yang kemudian diakuinya sebagai tonggak yang telah mengubah seluruh persepsinya tentang sains.[4]
Perkenalannya dengan teori dan praktik ilmiah yang usang itu telah secara radikal merobohkan sebagian konsepsi dasarnya tentang sains dan juga merupakan awal keberhasilannya yang istimewa. Pengalaman itu kemudian digabungkan dengan minatnya terhadap filsafat sains yang telah lama menyita hatinya. Ketika ia memperhatikan bidang sejarah, ia tertarik pada kegagalan-kegagalan bidang itu dalam menyusun kebenaran pada bidangnya. Dalam pandangannya, kegagalan itu merupakan sesuatu yang harus diteliti.
Akibatnya, Kuhn telah melangkah pada suatu bidang baru yang kemudian disadarinya sebagai sebab pengalihan karirnya, dari bidang fisika ke bidang sejarah sains. Banyak artikel mengalir dari tangannya tentang masalah-masalah sains yang terlepas dari perhatian orang dan kemudian ia telah menjadi orang penting di Society of  Fellows pada Harvard University. Selama tiga tahun berada di sana, sebagian besar waktunya ia curahkan untuk mendalami filsafat sains dan menyusun gagasan-gagasan sains yang kemudian oleh dunia sains dikenal dengan sebutan ”konsep paradigma”
Selama usaha penyusunan gagasan-gagasannya, ia mendapat dukungan dari banyak rekannya. Banyak di antara mereka menganjurkan hal-hal penting dalam kaitan dengan penyusunan konsep paradigma Kuhn. Antara lain anjuran kepadanya untuk membaca makalah-makalah dari psikologi Gestalt; kemudian ”spekulasi-B L. Whorf”, tentang pengaruh bahasa terhadap pandangan dunia; masalah perbedaan sintetik-analitik dari WHO Quine; kemudian ia sendiri merasa beruntung menemukan monografi Ludwik Fleck, ”Entsthung und Ent wicklung einer wissenschaftlichen Tatsache”, yang kemudian banyak mengantisipasi banyak gagasannya. Menurut Kuhn, gagasan Fleck sangat penting bagi masyarakat komunitas ilmiah.
Pada tahun terakhir kehadirannya di Society of Fellows, ia mendapat undangan memberikan ceramah di Lowell Institute, Boston, yang baginya merupakan pertama pengujian terhadap gagasan-gagasannya tentang sains. Pada tahun 1951, sebagai rangkaian dari ceramahnya itu, ia terlibat dalam delapan kali rangkaian ceramahnya tentang ”Pencarian Teori Fisika”.
Tahap akhir penyempurnaan gagasan-gagasannya adalah melalui hadirnya undangan dari ”Center for Advanced Studies in the Behavioral Science”, tahun 1958-1959. Selama kurun waktu itu ia sepenuhnya berada dikalangan ilmuwan-ilmuwan sosial yang sarat akan perbedaan pandangan yang mencengangkan. Itulah saat pertama Kuhn menyatakan kekaguman dan ketercengangannya akan besarnya tingkat perbedaan pendapat tentang metode ilmiah, sesuatu yang belum pernah ia jumpai pada kalangan ilmuwan alamiah, yang sekaligus membuatnya ragu akan perhatian ilmuwan-ilmuwan alamiah terhadap masalah itu.
Upaya untuk mendapatkan jawaban atas perbedaan-perbedaan itulah yang mendorong Kuhn untuk meneliti tentang peran riset ilmiah yang kemudian ia sebut dengan nama ”paradigma”. Melalui proses itulah Kuhn menemukan rangkaian proses pertumbuhan sains yang sangat kompleks.
Proses pertumbuhan sains merupakan proses yang tidak dapat dihindari. Bermula dari adanya anomali, keraguan terhadap kebenaran suatu paradigma, yang kemudian dilanjutkan oleh proses berikutnya, yaitu krisis sebagai akibat dari meningkatnya pertentangan antara mereka yang berpegang pada paradigma lama dengan mereka yang menghendaki pertentangan itu, suatu paradigma baru dapat lahir dari kemenangan pihak yang menghendaki perubahan itu.
Kelahiran paradigma baru ini oleh Kuhn dipandang sebagai proses revolusioner, yaitu lahirnya paradigma baru yang menggantikan paradigma lama. Pada gilirannya proses ini dapat terus berlangsung seperti halnya awal proses revolusi sains ini dimulai. Konsep ini kemudian dikenal dengan nama Teori Revolusi Sains yang oleh Kuhn dituliskan dalam bukunya yang diberi judul, The Structure of Scientific Revolution.
Sentral revolusi sains adalah paradigma. Untuk menguraikan masalah ini Thomas Kuhn telah mendasarkan gagasan-gagasannya pada peranan sejarah yang sangat luas. Menurut Kuhn, sejarah bukanlah sekedar disiplin yang bersifat murni deskriptif atau sekadar bersifat normatif, melainkan lebih dari bersifat murni deskriptif atau sekadar bersifat normatif, melainkan lebih dari itu. Sejarah merupakan dasar transformasi teori atau fakta yang dapat menghasilkan bentuk-bentuk transformasi konseptual yang luar biasa.
 Bagi Thomas Kuhn, sejarah merupakan dasar yang dapat digunakan untuk menentukan ajeg atau tidak ajegnya suatu paradigma. Kuhn bahkan telah membuktikan bagaimana sejarah dapat dijadikan dasar untuk membangun gagasan-gagasan yang universal. Pandangan yang menyatakan sejarah sekadar sebagai disiplin yang sekadar normatif atau deskriptif adalah pandangan keliru yang umumnya didasarkan pada tesis-tesis dangkal yang kadang hanya bersifat normatif dan impertatif.
Thomas Kuhn telah menggunakan sejarah sebagai dasar untuk menyusun gagasan paradigmanya. Sejarah telah membantunya untuk menemukan konstelasi fakta, teori, dan metode-metode yang tersimpan di dalam buku-buku teks sains. Dengan jalan begitu, Kuhn menemukan suatu proses perkembangan teori yang kemudian disebutnya sebagai proses perkembangan paradigma yang bersifat revolusioner. Menurut Kuhn, ilmu pengetahuan telah berkembang secara revolusioner yang dia rumuskan dalam rangkaian proses secara demikian :[5]
            P1 – Ns – A – C – R – P2
P1 = adalah suatu simbol dari suatu paradigma yang telah ada dalam suatu masyarakat sains. Paradigma ini sedemikian eksisnya dalam kehidupan suatu masyarakat sains, sehingga ia menjadi suatu paradigma yang membatasi kepercayaan dan usaha-usaha untuk mencari dan menemukan alternatif-alternatif baru yang dapat menggantinya. Salah satu sebabnya adalah karena kapasitas paradigma itu untuk mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat itu.
Ns = merupakan simbol dari pengertian ”Normal Science” atau sains yang normal. Sains yang normal adalah periode akumulasi ilmu pengetahuan, di mana ilmuwan-ilmuwan berorientasi dan memegang teguh paradigma pendahulunya itu (P1). Sains yang normal adalah riset yang memegang teguh pencapaian-pencapaian ilmiah yang mendahuluinya, yaitu pencapaian yang oleh suatu masyarakat ilmiah dipandang sebagai dasar fundamental bagi pengembangan riset selanjutnya. Sains yang normal dapat menjelaskan arti paradigma. Dalam konteks ini, paradigma adalah model atau pola yang diterima oleh suatu masyarakat sains tertentu. Sains yang normal merupakan usaha untuk mewujudkan janji melalui perluasan pengetahuan dan fakta-fakta, dengan menaikkan tingkat kecocokan antara fakta-fakta yang diperoleh dengan prakiraan yang terkandung di dalam paradigma pengetahuannya (P1). Operasi sains yang normal merupakan kerja untuk menyelesaikan karya-karya yang tertinggal dan belum tuntas. Sehingga sains yang normal ditunjukkan untuk artikulasi gejala-gejala dan teori-teori yang telah disajikan oleh paradigma pendahulunya itu. Maka sains atau riset yang normal adalah riset yang didasarkan pada paradigma yang telah ada. Sains yang normal, sering menekan hal-hal baru yang fundamental, karena hal-hal baru yang fundamental itu akan meruntuhkan paradigma pendahulunya (P1). Paradigma sesungguhnya merupakan komitmen-komitmen mendasar yang dipegang teguh oleh suatu masyarakat sains.
Keadaan ini tidak akan dapat bertahan secara terus-menerus. Gejala-gejala baru yang tumbuh dan berkembang sebagai gejala alamiah, senantiasa akan menjadi sebab yang menantang untuk meruntuhkan paradigma itu. Gejala-gejala itu merupakan sebab dibutuhkannya penjelajahan-penjelajahan baru yang dapat menanggapi gejala-gejala itu. Jika telah sampai pada periode ini, maka suatu proses perkembangan sains segera berada pada periode anomali.
A= merupakan simbol dari pengertian anomali. Anomali adalah periode pertentangan antara kelompok ilmuwan yang memegang teguh pencapaian-pencapaian lama (P2) dengan ilmuwan-ilmuwan yang menanggapi kehadiran gejala-gejala baru itu, dan karenanya mereka menghendaki perubahan-perubahan dan perkembangan komitmen-komitmen baru, yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan-tantangan baru dari gejala itu. Sebab utama kehadiran periode ini adalah gagalnya paradigma lama (P1) untuk memecahkan masalah-masalah baru yang hadir bersama gejala-gejala baru. Jika pertentangan ini memuncak, maka proses perkembangan sains segera memasuki periode terbarunya, yaitu periode krisis.
C= merupakan simbol dari pengertian krisis, yaitu suatu periode perkembangan sains yang menunjuk pada kondisi pertentangan antara penganut paradigma lama (P1) dengan kelompok yang menghendaki perubahan terhadap paradigma lama. Pada periode ini biasanya muncul gagasan-gagasan baru yang mengguncangkan eksistensi paradigma lama yang pada gilirannya akan menjadi sebab semakin memuncaknya pertentangan itu. Meningkatnya pertentangan ini hanya mungkin jika dipenuhi suatu kondisi, yaitu adaptifnya gagasan-gagasan baru terhadap gejala-gejala yang berkembang. Krisis ini akan diakhiri oleh munculnya teori baru yang ditandai oleh suatu proses penggantian kedudukan yang radikal, yaitu revolusi sains.
R = merupakan simbol dari pengertian revolusi sains, yaitu periode munculnya teori baru yang secara radikal menggantikan teori lama. Revolusi sains dibuka oleh kesadaran yang semakin tumbuh yang ditandai oleh pandangan subdivisi masyarakat sains yang cenderung bersifat sempit, yaitu tidak difungsinya lagi paradigma lama. Karenanya paradigma lama harus digantikan oleh paradigma baru. Bertolak dari dasar proses ini maka lahirlah paradigma baru (P2).
P2 = merupakan simbol dari pengertian Paradigma baru, yaitu paradigma hasil revolusi sains yang menggantikan kedudukan paradigma lama (P1). Berdasarkan karakter proses ini maka ciri untuk menentukan standar revolusi sains adalah ada atau tidaknya penerobosan terhadap suatu komitmen sains yang normal. Ciri lainnya adalah ada tidaknya anomali, krisis dan akhirnya pergantian kedudukan terhadap suatu teori lama. Menurut Kuhn, revolusi sains tidak selalu merupakan gejala eksplisit yang tegas. Sering ia merupakan suatu proses implisit dari perubahan unsur-unsur penting dari suatu formula. Karenanya hanya buku-buku sainslah yang menjelaskan revolusi itu, yaitu dengan melihat formulasi paradigma sebelum perubahan, dan buku-buku yang mengandung uraian tentang itu pada pasca revolusi.
Dalam waktu singkat gagasan paradigma Kuhn telah diterima secara meluas pada tahun 50-an. Gagasan ini tiba-tiba telah menjadi dasar eksplanasi teori pada berbagai bidang ilmu, politik, sosiologi, administrasi negara, dan lainnya. Akibatnya adalah, istilah itu sangat populer pada bidang-bidang ilmu itu, demikian juga dengan pengembangan pengertiannya.
Istilah paradigma berasal dari istilah latin yaitu paradeigma yang berarti pola. Pada tahun 40-an istilah ini diintroduksi kembali oleh Kuhn dalam konteks filsafat sains. Oleh Kuhn, istilah ini dipergunakan untuk menunjuk dua pengertian utama, pertama, sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjugkirbalikan semua asumsi maupun aturan yang ada.
Scott mengartikan paradigma Kuhn sebagai :[6]
a.   an achievement, a new, accepted way of solving a problem which then is used as a model of future work;
b.   a set of  shared values, the methods, standard and generalizations shared by those trained to carry on the scientific work modeled on that paradigm.
Pengertian yang dintroduksi oleh Scott ini mengandung beberapa aspek penekanan yaitu bahwa paradigma merupakan, pertama, sebagai pencapaian yang baru, yang kemudian diterima sebagai cara untuk memecahkan masalah, dan pola pemecahan masalah masa depan. Hal menarik dari pengertian ini adalah bahwa paradigma adalah cara pemecahan masalah yang seharusnya memiliki daya prediksi masa depan. Kedua, sebagai kesatuan nilai, metode, ukuran dan pandangan umum yang oleh kalangan ilmuwan tertentu digunakan sebagai cara kerja ilmiah pada paradigma itu.
Mastermann mengemukakan tiga tipe pengertian paradigma Kuhn, yang menurutnya mengandung 21 pengertian. Pertama, Paradigma metafisik, kedua, paradigma sosiologi, ketiga, paradigma konstrak[7]. Paradigma metafisik memerankan tiga fungsi, yaitu yang menunjuk pada suatu komunitas ilmuwan tertentu yang :
  1. memusatkan perhatian pada sesuatu yang ada dan yang tidak ada;
  2. memusatkan perhatian pada usaha penemuan tema sentral dari sesuatu yang ada;
  3. berharap menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh ada.
Paradigma ini merupakan konsensus terluas dalam suatu bidang ilmu tertentu. Paradigma sosiologi, oleh Mastermann dipandang memiliki konsep yang sama dengan Thomas Kuhn, yaitu bertolak dari kebiasaan nyata, keputusan gagasan yang diterima, hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan, serta hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum.
Sedangkan Paradigma Konstrak, yaitu konsep paradigma yang paling sempit dan nyata, dibanding ketiga konsep di atas. Misalnya, peranan paradigma dalam pembangunan reaktor nuklir. Pandangan-pandangan diatas tampak belum mampu menjelaskan konsep paradigma. Robert Friedrichs mencoba mengatasi masalah ini dengan mengajukan rumusan pengertian sebagai berikut :[8]
Paradigma adalah pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (a fundamental image a dicipline has of its subject matter).
Dengan maksud lebih memperjelas lagi, George Ritzer mencoba mensistesiskan pengertian yang dikemukakan oleh Kuhn, Mastermann dan Friedrich, dengan pengertian paradigma sebagai berikut :[9]
Pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (diciplin).
Bertolak dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian paradigma oleh mereka tampaknya diberatkan pada beberapa unsur, yaitu :
1.   Sebagai pandangan mendasar sekelompok ilmuwan, tentang ;
2.   objek ilmu pengetahuan yang seharusnya dipelajari oleh suatu displin; dan tentang ;
3.   metode kerja ilmiah yang digunakan untuk mempelajari objek itu
Pengembangan ini tampaknya akan membawa persoalan tersendiri bagi pengertian paradigma. Usaha-usaha pemberian pengertian dengan dasar kepentingan individual dari masing-masing disiplin dapat mengakibatkan timbulnya satu dampak yang bersifat ganda, yaitu pertama, menjadi jelasnya makna paradigma bagi kepentingan masing-masing disiplin yang menjelaskannya. Kedua, mengaburnya makna esensial paradigma, dari hakikat dasar pengertiannya sebagaimana pada mulanya diintroduksi oleh Kuhn.
Untuk memulihkan kekaburan yang mungkin timbul dari pengertian-pengertian itu, maka berikut diangkat suatu suatu sintesis dari beberapa pengguna istilah paradigma yang digunakan oleh Kuhn dalam introduksi gagasannya. Pertama, dalam The Structure of Scientific Revolution, pada prinsipnya Kuh membahas masalah perkembangan ilmu pengetahuan yang menurutnya bersifat revolusioner. Kedua, apa yang menjadi pusat penyelidikannya dalam usaha membuktikan tesisnya tentang perkembangan itu adalah paradigma. Ketiga, paradigma yang dimaksud oleh suatu kesatuan gagasan yang diterima secara komitmen oleh suatu kesatuan masyarakat ilmuwan, dalam suatu kurun waktu tertentu. Keempat, oleh akibat munculnya gejala-gejala baru, paradigma lama ini akan jatuh kedalam beberapa tahapan proses perkembangan, yaitu anomali, krisis, menjatuhkan (revolusi), dan akhirnya munculnya gagasan baru yang menggantikan kedudukan paradigma lama.
B. Penerapan Konsep Paradigma dalam Kajian Ilmu Hukum
Berdasarkan rekonstruksi ini, maka yang dimaksud dengan paradigma hakikatnya adalah suatu gagasan tertentu yang diakui dan dipegang teguh oleh suatu masyarakat dan pengakuan itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian konsep paradigma dapat dieksplorasi  menurut penulis diartikan sebagai berikut :
Kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakatnya.contohnya dari paradigma hukum alam bergeser ke paradigma positivisme hukum kemudian bergeser keparadigma pospositivisme kemudian bergeser lagi ke paradigma hukum kritis atau dikenal Socio Legal Critism dan kemudian bergeser lagi ke paradigma hukum konstruktivism, hanya patut diperhatikan oleh para penstudi hukum, bahwa dalam ilmu hukum terdapat perkembangan yang khas artinya walapun terjadi pergeseran paradigma dalam melihat kajian hukum tetapi salah satu bentuk khas dari pergeseran paradigmanya adalah bahwa kehadiaran suatu paradigma baru, dihadapan paradigma lama tidak selalu menjadi sebab tergeser atau jatuhnya paradigma lama. Hal ini apa artinya, bahwa faktor khusus yang juga menciptakan kekhususan dalam revolusi sains dalam bidang ilmu hukum adalah terdapatnya gejala-gejala kontemporer yang ada bersamaan dengan gejala-gejala konstan masyarakat hukum, sehingga pada saat munculnya kebutuhan terhadap paradigma baru, bersamaan dengan itu tetap pula berlaku paradigma lainnya. Hanya saja paradigma yang lebih muda sering selalu berlaku dominan dibandingkan dengan paradigma pendahulunya. Jadi bisa saja sebuah kajian pada topik tertentu menggunakan paradigma positivisme hukum tetapi pada kajian lainnya dalam topik yang sama didalamnya menggunakan paradigma legal studi critism, bahkan dikorelasikan keduanya hanya pada fokus kajian tetap konsisten dengan paradigma yang dipilihnya sebagai pendekatan kajian hukum. Pada tataran ini, maka paradigma diartikan sebagai pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (diciplin), karena setiap kajian hukum tidak bisa dipaksakan hanya dengan pendekatan satu paradigma saja, mengapa demikian? Hal ini disebabkan setiap proposisi yang dibangun oleh pengkaji bisa dikaji dengan berbagai dalil-dalil dengan lintas paradigma hukum.[10]
Argumentasi penulis yang memperkuat paparan di atas, bahwa ilmu hukum sebagai disiplin ilmu pengetahuan, memiliki ontologi, epistemologi dan aksiologi yang otonom. Ontologi Ilmu Hukum, adalah norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat manusia dalam yuridiksi nasional maupun internasional; dikonstruksi oleh institusi sosial, kenegaraan dan atau masyarakat (lembaga) internasional. Berikut perrangkat-perangkat serta sistem penegakannya. Singkat ilmu hukum mempelajari seluk beluk hukum: norma, asas, konsep, teori, sistem, subtansi, mekanisme, kepentingan individu, sosial, negara, msyarakat bangsa-bangsa, perkembangan, kedudukan dan keterkaiatannya dengan disiplin ilmu lainnya[11]
Epistemologi ilmu hukum; berbasiskan pada aliran pemikiran (filsafat) Hukum Alam, Positiovisme Hukum (Legal Positivistic) dan Aliran Sosiologis. Menerapkan metode : Filsafat, Yuridis (dogmatik, interprestasi, sistematisasi, konstruksi, histtoris, perbandingan), dan sosiologis (interdisipliner), terekspresikan (rangkuman) kedalam Metode Penelitian Hukum Normatif, Metode Penelitian Hukum Sosiologis, dan Jurimetri.
Aksiologi Ilmu Hukum: memiliki kegunaan yang ”par excellence”, yakni mutu baku ilmiah bagi pengembangan cita (politik) hukum ke masa depan/yang dicitakan (ius constitutum) maupun pemecahan masalah hukum kontemporer/positif (iuscontituendum)
Dengan paparan di atas memberikan pemahaman, bahwa beberapa sebab yang justru dapat menjatuhkan makna paradigma ke dalam kekaburan dari sisi konsepsional oleh para penstudi hukum sendiri adalah dibaurkannya makna dasar paradigma (ontologinya), dengan aspek aksiologi dan perkembangan dari paradigma itu (epistemologinya). Karenanya amatlah penting untuk terlebih dahulu memegang hakikat dasar dari pengertian paradigma itu, untuk kemudian barulah dilihat perkembangan pemaknaannya pada setiap disiplin ilmu, termasuk didalamnya ilmu hukum.
Mengapa demikian? karena dari sisi pengkajian ilmu hukum, bangunan hukum modern bukanlah semata-mata “realitas yuridis”, tetapi juga “realitas sosiologis” yang saling mempengaruhi dan tidak mensterilkan. Kenyataan tersebut, memparadugmakan bahwa bangunan hukum modern memiliki struktur sosial yang sahih pada ‘tatanan masyarakat normatif modern”. Kesahihan ini mengedepankan manakala para penstudi hukum mempersoalkan asal usul lahirnya norma hukum. Norma hukum tidaklah bebas dari pengaruh nilai “etik”, “moral”, “agama” dan “nilai-nilai” sosekbud lainnya melainkan pada batas-batas tertentu memang terikat pada nilai-nilai tersebut yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam mempelajari filsafat hukum, fokus perhatian para penstudi hukum akan menjelajahi arena pemikiran hukum yang luas, pada masa lalu, kini dan kedepan secara holistik, determenistik maupun fungsional.
Dengan demikian dalam perspektif yang utuh dan menyeluruh, ilmu hukum melakukan pembahasan terhadap hukum dari berbagai pendekatan: filsafati, Sosiologis, Historis, Teknis, Teoretis, dan Perbandingan.
Kajian filsafati terhadap hukum menjadi garapan Filsafat hukum, untuk menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang hakekat hukum. Kajian empiris terhadap hukum menjadi garapan sosiologi Hukum, Sociological Jurisprudence, Antropologi Hukum, Psikoogi Hukum dan Politik Hukum, untuk menghasilkan pengetahauan yang berkorespondensi dengan tata kehidupan masyarakat (fenomena sosial) dan kenegaraan. Kajian historis terhadap hukum masuk bidang garapan Sejarah Hukum untuk menghasilkan pengetahuan tentang perkembangan hukum dari masa ke masa. Kajian teknis terhadap hukum dilakukan oleh ilmu perundang-undangan, untuk menghasilkan pengetahuan tentang pembentukan, pelaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan. Kajian teoretis terhadap hukum menjadi obyek garapan Teori Hukum untuk menghasilkan pengetahuan konseptual tentang hukum sehingga fenomena-fenomena hukum dapat dipahami, diorganisasi, dijelaskan, direkayasa, dan diprediksi sebaik-baiknya. Kajian perbandingan masuk ke wilayah ilmu perbandingan hukum untuk menghasilkan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya.[12]

[1] Zumri Bestado Sjamsuar, 2009. Paradigma Manusia Surya, Membongkar Mitos Parokhialitas Sumber Daya Manusia. Halaman 12.
[2] Marcus Lukman , 2009. Hukum Tata Pemerintahan Daerah , PIMH Press, halaman 36
[3] Marcus Lukman, Ibid . halaman 37
[4] Lili Rasjidi & I.B Wyasa Putra, Sebagai Sistem,PT Remaja Rosda Karya . Bandung, 1993.halaman 63
[5] Lili Rasjidi & I.B.Wyasa Putra, Hukum Sebagai Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, halaman 68-69.
[6] Sofian Effendi, Paradigma Pembangunan dan Aministrasi Pembangunan, dalam LAN RI, Laporan Temu Kaji dan Peran Ilmu Administrasi Dan Manajemen Dalam Pembangunan, 1988, halaman 188.
[7] George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadugma Ganda, 1980, halaman 5-7.
[8] George Rizter, ibid halaman 7.
[9] Ibid, halaman 9
[10] Menurut Guru Besar Herman Soewandi, dalil berisi :”opini tentang apa saja yang menyangkut keilmuan dirumuskan dalam bentuk proposisi, yang menunjukan kepedulian promovendus untuk mengetahui segala macam ciptaan Tuhan, dan berfungsi sebagai jembatan interaksi tatap muka antara promovendus dengan guru besar dari berbagai disiplin  keilmuan ketika ujian disertasi, mungkin salah atau benar, tetapi dapat menarik perhatian khalayak ramai, bahwa di dunia ini ada suatu nilai heuristic untuk diungkapkan lenih jauh” dalam Marcus Lukman, op cit halaman 33.
[11] Satjiptpo Rahardjo, Ilmu Hukum, P T, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke V, 2000, halaman 3-4.
[12]Satjipto Rahardjo, ibid, halaman 6-12.

Sumber: http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/06/memahami-konsep-paradigma-thomas-khun.html

Diakses pada tanggal 15 Desember 2011 pukul 20.24 WIB

Alasan Mengapa Kalau Terkena Air Liur Anjing Harus Dicuci dengan Air dan Tanah!

Bagi Anda yang muslim akan terkejut manakala hal ini sudah diberitahukan pada kita sejak 1400 tahun yang lalu. Ilmuwan membuktikan jika Virus anjingitu sangat lembut dan kecil. Sebagaimana diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah.

Air liur anjing mengandung virus berbentuk pita cair. Dalam hal ini tanah berperan sebagai penyerap mikroba berikut virus-virusnya yang menempel dengan lembut pada wadah. Perhatikan sabda Rosulullah berikut :

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
Sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya dengan menggunakan tanah.

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:
Apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah (bekasnya) lalu basuhlah wadah itu tujuh kali. (HR. Muslim)


Tanah
, menurut ilmu kedokteran modern diketahui mengandung dua materi yang dapat membunuh kuman-kuman, yakni: tetracycline dan tetarolite. Dua unsur ini digunakan untuk proses pembasmian (sterilisasi) beberapa kuman.

Eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur yang efektif dalam membunuh kuman. Anda juga bakal terkejut ketika mengetahui tanah kuburan orang yang meninggal karena sakit aneh dan keras, yang anda kira terdapat banyak kuman karena penyakitnya itu, ternyata para peneliti tidak menemukan bekas apapun dari kuman penyakit tersebut di dalam kandungan tanahnya.

Menurut muhammad Kamil Abd Al Shamad, tanah mengandung unsur yang cukup kuat menghilangkan bibit-bibit penyakit dan kuman-kuman.

Hal ini berdasarkan bahwa molekul-molekul yang terkandung di dalam tanah menyatu dengan kuman-kuman tersebut, sehingga mempermudah dalam proses sterilisasi kuman secara keseluruhan.

Ini sebagaimana tanah juga mengandung materi-materi yang dapat mensterilkan bibit-bibit kuman tersebut. Para dokter mengemukakan, kekuatan tanah dalam menghentikan reaksi air liur anjing dan virus-virus di dalamnya lebih besar karena perbedaan dalam daya tekan pada wilayah antara cairan (air liur anjing) dan tanah.

Dr. Al Isma’lawi Al-Muhajir mengatakan anjing dapat menularkan virus tocks characins, virus ini dapat mengakibatkan kaburnya penglihatan dan kebutaan pada manusia.

 

 

Sumber: http://www.huteri.com/1172/alasan-kenapa-terkena-air-liur-anjing-harus-dicuci-dengan-tanah

Diakses pada tanggal 5 Desember 2011 pukul 19.13 WIB

Jepang Olah Tinja Manusia Menjadi Makanan

Mitsuyuki Ikeda, ilmuwan asal Okayama Laboratory yakin bahwa banyak protein bagus di dalam kotoran manusia yang bisa dimanfaatkan. Untuk itu, ia mencari cara untuk mengekstraknya, mencampurnya dengan saus steak, dan berhasil membuat kotoran itu menjadi makanan.

88619 mos premium wagyu burger 300 225 Jepang Olah Tinja Manusia Jadi Makanan

Orang mungkin bertanya-tanya apa alasannya melakukan hal itu. Tetapi ternyata, alasan utamanya adalah permintaan dari pemerintah Tokyo sendiri.

Sebagai informasi, Tokyo saat ini kewalahan dengan lumpur selokan bawah tanah, dan satu-satunya cara untuk mengatasinya selain dengan membuang ke laut adalah dengan memakan ‘kotoran-kotoran’ tersebut.

Saat diteliti, Ikeda mendapati bahwa lumpur itu penuh dengan protein karena banyaknya konten bakteria di sana. Setelah dikombinasikan dengan peningkat reaksi dan menempatkannya di mesin ajaib yang disebut ‘exploder’, akhirnya steak buatan berhasil dibuat.

Lumpur kotoran itu mengandung 63 persen protein, 25 persen karbohidrat, 3 persen vitamin yang larut dalam lemak, serta 9 persen mineral. Adapun steak buatan yang dihasilkan pun warnanya juga merah, jadi konsumen tidak akan mengetahui bahwa yang akan ia makan merupakan tinja olahan.

“Dari uji pertama, orang-orang yang sudah mencobanya menyebutkan, rasanya seperti daging sapi,” sebut Ikeda, seperti dikutip dari Digital Trends.

Menurut Ikeda dan rekan-rekannya, cara ini merupakan solusi sempurna untuk mengurangi jumlah limbah dan emisi dari perut. Namun sayangnya, masih ada kekurangan dari solusi yang ditawarkan Ikeda. Biaya untuk memproduksi ‘Daging’ buatan itu 10 sampai 20 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga daging sapi sungguhan.

Sumber: http://www.huteri.com/1796/jepang-olah-tinja-manusia-jadi-makanan

Diakses pada tanggal 24 November 2011 pukul 17.42 WIB